Lampung Selatan, NU Media Jati Agung Dugaan praktik bisnis berkedok Kunjungan Industri (KI) di SMKN 1 Tanjung Sari mendapat sorotan tajam dari Sekretaris DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Lampung Selatan, Heri Lubis.
Ia menilai kegiatan tersebut mencederai semangat pendidikan dan menciptakan kesenjangan sosial serta beban ekonomi yang tidak pantas ditanggung orang tua siswa.
“Ini sudah melampaui batas. Dunia pendidikan negeri telah disulap menjadi ladang komersialisasi. Kalau sekolah negeri saja sudah berpikir seperti EO (Event Organizer) dan biro wisata, mau ke mana arah pendidikan kita ke depan?” tegas Heri saat dimintai tanggapannya, Senin (20/5/2025).
- Menabrak Aturan, Mengabaikan Nurani
Menurut Heri, keberanian pihak sekolah memungut dana hingga Rp 819 juta dari orang tua siswa sangat mencolok, terlebih dalam konteks adanya Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2025 yang secara jelas melarang pungutan dengan dalih kegiatan sekolah.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi juga pelanggaran nurani. Mengatasnamakan pendidikan untuk menyamarkan praktik wisata komersial adalah bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai dasar pendidikan,” ujarnya dengan nada geram.
- Dinas Pendidikan Diminta Jangan Tutup Mata
Heri mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Inspektorat segera turun ke lapangan dan melakukan audit menyeluruh, tidak hanya terhadap anggaran, tapi juga proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Jangan cuma jadi penonton! Kalau ini dibiarkan, sekolah-sekolah lain akan ikut-ikutan. Ini berbahaya, karena pendidikan akan sepenuhnya bergeser menjadi proyek dan ajang bisnis,” tegasnya.
- Generasi Tertekan Bukan Generasi Cerdas
Lebih lanjut, Heri menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dampak psikologis yang muncul dari kegiatan tersebut, seperti rasa malu, tekanan sosial, dan diskriminasi terhadap siswa yang tidak mampu ikut serta karena kendala biaya.
“Kalau hari ini siswa harus menanggung rasa malu karena tak sanggup bayar ‘paket wisata sekolah’, maka kita sedang menciptakan generasi tertekan, bukan generasi cerdas. Pendidikan seharusnya memanusiakan manusia, bukan justru menyulitkannya,” Tegasnya.
Parahnya lanjut dia, PWRI telah mendapatkan informasi terkini bahwa praktik bisnis berkedok KI di SMKN 1 Tanjung Sari telah berjalan setiap tahun.
“Informasi yang kami terima, praktik seperti ini bukan yang pertama. Parahnya, tahun lalu siswa yang tidak ikut Kunjungan Industri justru ‘dihukum’ dengan menambah masa PKL dari 4 bulan menjadi 6 bulan,” ujarnya
- PWRI Akan Kawal Sampai Tuntas
Sebagai bagian dari kontrol sosial, Heri memastikan bahwa PWRI Lampung Selatan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan langkah tegas dari pihak terkait.
“Jangan ada lagi sekolah yang menjadikan rakyat kecil sebagai sapi perah. Kalau ingin wisata, silakan buat paket mandiri di luar jam sekolah. Tapi jangan diselubungkan atas nama pendidikan. Kami siap bersuara sampai tuntas,” tutup Heri. (ARF)
