Bandar Lampung, MWC NU Jati Agung Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan ketangguhan bencana, sebagai bagian dari rencana besar menuju Indonesia Emas 2045.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana” di Ruang Sidang Utama Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Senin (14/4/2025).
FGD ini menjadi salah satu agenda penting dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung periode 2025-2029.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh pemangku kepentingan merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta ancaman bencana.
Wagub Jihan menegaskan bahwa RPJMD 2025-2029 akan menjadi pijakan awal dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Lampung 2025-2045 yang menekankan pada penguatan pondasi transformasi.
“Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional, yaitu program ekonomi menuju 8%, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM yang dilihat sebagai trisula pembangunan,” ujar Wagub Jihan.
Lebih lanjut, Jihan menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menitikberatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga menjaga keseimbangan lingkungan dan memperkuat ketangguhan bencana Lampung.
Potensi sumber daya alam Lampung, ditambah letaknya yang strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, dinilai menjadi kekuatan untuk menarik investasi hijau serta memperkuat integrasi ekonomi, perdagangan, dan industri yang ramah lingkungan.
Namun demikian, Wagub Jihan juga mengakui adanya tantangan besar yang harus segera diatasi. Di antaranya pertumbuhan ekonomi Lampung yang masih berada di bawah rata-rata nasional, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal, hingga persoalan infrastruktur dan penanganan lingkungan yang memerlukan perbaikan serius.
“Untuk memperbaiki kondisi tersebut, penyelenggaraan diskusi hari ini penting artinya sebagai wadah untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung,” tegasnya.
Jihan mengajak seluruh elemen pembangunan, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, hingga media, untuk berkolaborasi dalam mewujudkan Lampung sebagai provinsi yang berdaya saing dan tangguh dalam menghadapi dampak perubahan iklim maupun bencana.
Dalam forum yang sama, Direktur Polinela, Sarono, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas kepercayaan menjadikan kampusnya sebagai tuan rumah FGD.
Ia juga menegaskan bahwa Polinela siap berperan aktif mendukung pembangunan Lampung dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, khususnya di bidang pertanian, peternakan, pariwisata, dan pengembangan kopi.
Isu perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi seperti banjir menjadi sorotan utama dalam diskusi ini.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2024 mencatat, delapan kabupaten di Lampung tergolong rawan banjir tahunan.
Bencana ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam sektor pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Selain itu, FGD ini juga membahas ancaman Triple Planetary Crisis (TPC) — krisis global yang melibatkan perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi.
Untuk menghadapi tantangan ini, Wagub Jihan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis lingkungan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Hasil dari FGD ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam penyusunan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029.
Selain itu, strategi konkret diharapkan lahir dari diskusi ini untuk mendorong ketangguhan bencana Lampung serta pembangunan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. (ARF)
